Pemerintah Akan Berlakukan Regulasi IMEI, Ini Penjelasannya

Menteri Komunikasi dan Informasi) Rudiantara mengetahui regulasi validasi basis data untuk nomor identitas seluler (IMEI), yang dijadwalkan mulai berlaku pada Agustus 2019.

Dia mengatakan pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengaktifkan ponsel dengan sistem pasangan antara nomor ponsel MSISDN (nomor jaringan seluler terintegrasi untuk pelanggan seluler) dan kartu SIM dan kartu SIM MSISDN dengan nomor ponsel.

Pemerintah sekarang yakin sudah saatnya menerapkan aturan berpasangan untuk kepentingan terbaik masyarakat. Misalnya, ponsel hilang atau dicuri. Sekarang kartu SIM dapat dimatikan dan nomor tidak dapat digunakan bersama. Sementara ponsel bisa dijual. Setelah dipasangkan, ponsel yang hilang atau dicuri dapat dinonaktifkan sehingga tidak dapat digunakan atau dijual.

Selain itu, kebijakan ini akan meningkatkan sistem perdagangan seluler domestik. Kehadiran ponsel endemik (pasar gelap) yang telah menjadi endemik telah menghancurkan industri, pasar, dan pendapatan pemerintah. Ini karena sisi pajak, karena tidak ada pemasukan negara yang masuk.

Rudiantara menambahkan bahwa operator seluler akan terlibat dalam implementasi Peraturan IMEI karena MSISDN berada di operator sedangkan IMEI berada di Kementerian Perindustrian. Meskipun peraturan IMEI akan diterbitkan pada 19 Agustus 2019, telepon di pasar gelap tidak akan secara otomatis diblokir.

Rudiantara mengatakan, setelah berlakunya peraturan ini, bahwa orang yang menggunakan ponsel tentu tidak akan dirugikan di pasar gelap. Karena ada masa pemutihan. Masa transisi atau pemutihan tidak ditentukan untuk berapa tahun.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *